LEADERSHIP

Beni Sujanto A.Ks,M.Si,:Kontribusi Pakuan Dalam Merehabilitasi Korban Napza

Penetapan pola kebijakan mengenai penanganan korban penyalahgunaan napza secara siginifikan saat ini belum dapat mengurangi jumlah penyalahgunaan napza sehingga dipandang penting untuk terus melakukan supporting dan empwering terhadap semua lini yang melaksanakan program penanganan korban napza baik dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pemulihan seseorang dari ketergantungan napza tidak hanya sekedar mengentikan pemakainya saja melainkan membantu untuk tumbuh kembangnya mental, emosional, spritual serta kemampuan kompetensi dan ketrampilan hidup untuk kelangsungan kehidupannya, namun terpaan terberat adalah masih terdapatnya stigma dari masyarakat terhadap korban penyalahgunaan napza.

Stigma dan sifat pecandu korban penyalahgunaan napza erat kaitannya dengan kekambuhan yang akan mengakibatkan normal misalnya untuk kerja mandiri maupun dengan orang lain.

Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Rehabilitasi korban penyalahgunaan napza pada tahun 2017 telah menetapkan 160 lembaga kesejahteraan sosial yang menangani korban penyalahgunaan napza melalui institusi penerima wajib lapor (IPWL). Namun demikian, menurut Kepala Pamardi Putra Galih Pakuan Bogor Beni Sujanto A.Ks,M.Si, lembaga panti rehablitasi soisial dimaksud belum semuanya mampu menjawab secara holistik tentang bagaimana upaya pencegahan rehabilitasi maupun program pengembangan dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan napza berjalan dengan baik.

Upaya lain yang telah dan tengah dikembangkan dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas narkoba adalah dengan menggugah dan meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat dan keluarga dalam kepedulian dan partisipasinya terhadap pembangunan bidang kesejahteraan sosial khususnya pencegahan dan penanganan peredaran napza termasuk rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan napza.

“Kedepan, mengenai korban penyalahgunaan napza pemerintah terus mengembangkan berbagai kebijakan terkait dengan sistem dan mekanisme dalam penanganan korban napza tersebut. Namun demikian kami mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat baik secara perorangan, keluarga maupun kelompok bersama-sama saling bahu-membahu dalam menangani permasalahan korban penyalahgunaan napza ini,” ungkap Beni Sujanto A.Ks,M.Si.

Menurut dia, keluarga menjadi dimensi terpenting dalam mengemban tanggung jawab baik dari mulai pencegahan, rehabilitasi maupun pasca rehabilitasi. Berkenaan dengan tanggung jawab tersebut selayaknya memahami bahwa keluarga merupakan bagian terpenting yang tidak bisa dipisahkan dari pola dasar, sehingga kiranya pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial yang bekerjasama dengan elemen masyarakat lainnya terus mengembangkan pola, strategi dan mekanisme dalam memberikan penguatan serta dukungan terhadap orang tua, keluarga dalam proses pemulihan korban penyalahgunaan napza.

Pria yang akrab disapa Beni ini menyadari, dirinya sebagai abdi negara akan siap ditempatkan dimanapun berada. Tak terkecuali ketika ia diberi amanah oleh Kementerian Sosial untuk mengelola di salah satu unit Pelaksana Tekdis Melik dalam bidang rehabilitasi penyalahguna napza. Tugas itupun ia emban dengan penuh rasa tanggung jawab.

“Sebetulnya tidak menjadi berat apabila tugas itu kita terima dengan baik. Artinya, kita bisa melaksanakan sesuai tugas dan fungsi secara manejerial,” tuturnya.

Beni yang sebelumnya pernah bertugas di perlindungan masyarakat terasing di Papua, kediklatan, perlindungan anak dan kemudian unit Pelaksana Tekdis Melik bertekad menyukseskan program Kementerian Sosial mengentas pencandu napza dari ketergantungan.

Selaku administrasi di aparatur sipil negara. Atau sekarang ditingkat eselon 3 Kepala Panti Sosial Pamardi Putra dari Pakuan Bogor, Beni berusaha melaksanakan tugas dan fungsi bagaimana melaksanakan rehab melalui termensos 106. “Bahwa rehabilitasi yang kita lakukan salah satunya adalah bimbingan fisik, mental, sosial dan ketrampilan. Bagaimana kita menciptakan, membentuk mewujudkan perubahan sikap dan prilaku para penyalahguna napza itu yang tadinya menyimpang, tidak baik, tidak harmonis menjadi prilaku yang baik. Perubahan sosial dan menjalankan fungsi sosialnya dengan baik,” ungkapnya.

Karena Panti Sosial Pamardi Putra Pakuan Bogor sifatnya pelayanan, lembaga ini juga tak mengenal istilah on-off. Kapanpun mereka datang membutuhkan pelayanan dan pertolongan pihaknya selalu siap. Untuk kapasitas yang dimiliki Pakuan saat ini mencapai 360 orang.

“Jadi, walaupun kapasitas terbatas, tetapi data terakhir pada 2016 lalu jumlah klien yang masuk ke Pakuan dari bulan Januari hingga Desember mencapai 824 orang. Ini membuktikan bahwa betapa besarnya jumlah generasi kita yang terkontaminasi narkoba. Untuk itu, target kita kedepan setidaknya 800 orang lebih per tahun direhabilitasi,” terangnya sambil menambahkan untuk seluruh biaya rehabilitasi sudah ditanggung pemerintah. Pihaknya hanya memberi sumbangsih berupa penyelamatan generasi dari ketergantungan narkoba.

Selain bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Ham, Lembaga Pemasyarakatan dan panti-panti sosial lainnya, Pakuan juga menjangkau di beberapa daerah seperti Cirebon, Indramanyu, Garut, Subang, Cianjur dan Sukabumi serta Bogor. “Di Kabupaten Bogor sendiri rata-rata perkabupaten setiap satu angkatan sekitar 20 orang terjangkit. Kita akan terus memberi perhatian lebih di kabupaten ini. Selain itu, kita juga akan terus melakukan rehabilitasi di luar panti dan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat pentingnya rehabilitasi dalam upaya pencegahan penyalahgunan napza tersebut,” terang Beni.

Kerjasama dengan organisasi keagamaan nampaknya juga sudah dibina oleh Pakuan seperti dengan organisasi muslimat NU, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama lain serta TNI. “Kerjasama ini hasilnya cukup luar biasa. Mereka banyak membantu khususnya dalam hal kerohanian.”

Dalam upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat mendapatkan informasi, Panti Sosial Pamardi Putra Pakuan Bogor juga telah menyediakan layanan call centre di nomor 0251-1500171. Layanan tersebut di lounching bulan Oktober 2015 oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Diharapkan dengan adanya layanan ini diharap bisa menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia. @