Pengabdian Masyarakat PKM UMY Adakan  Pelatihan Penyusunan Peraturan  Desa Bagi Anggota BPD dan Perangkat Desa, di  Triwidadi

Peserta pelatihan saat menerima materi buku pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Anggota BPD dan Perangkat Desa Triwidadi.

Kulon Progo,Elsindonews,-Meski  pelaksanaan Pengabdian Masyarakat PKM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di tengah pencegahan  pandemic  Covid-19 yang sudah hampir  satu bulan lebih sejak  sebelum puasa tetap mengetrapkan protokol kesehatan.

Hal tersebut diungkapkan, Mujiyana, S.H.,M.Si dosen Prodi Hukum  Fakultas Hukum, Universitas Muhammdiyah Yogyakarta.

Menurutnya,  melalui Pengabdian Masyarakat PKM di Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Bantul ini mengangkat tajuk “Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Anggota BPD dan Perangkat Desa”.

Desa sebagai sentral kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kepentingan berdasarkan prakarsa masyarakat setempat. Program ini dipelopori Drs. Mujiyana, S.H., M.Si Dosen Prodi Hukum Fakultas Hukum dan Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H. Dosen Prodi Hukum Fakultas Hukum.

Fokus dari pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Anggota BPD dan Perangkat Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Bantul ini berupa pemberian materi “Penyerapan Aspirasi Masyarakat” dan “Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa Sesuai Permendagri 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Ditambahkan, Pelatihan Penyusunan peraturan desa yang mempunyai konsep memperbaharui dan menyebarluaskan peraturan terbaru dalam menyusun peraturan desa Sesuai Permendagri 111 Tahun 2014 ini dilaksanakan Selasa (28/4) dengan memanfaatkan media online.

“Dikarenakan saat ini sedang terjadinya pandemi COVID 19, biasanya pelatihan seperti ini kami laksanakan secara tatap muka langsung dengan Anggota BPD dan Perangkat Desa, namun adanya COVID 19 ini menutut kami survive dan menjadi tantangan tersendiri bagi tim pengabdi dalam melaksanakan program ini,” ungkap Mujiyana

Pelatihan ini merupakan bentuk keseriusan tim pengabdi dalam membangun tatanan hukum yang lebih baik lagi melalui anggota BPD dan Perangkat Desa, sehingga dapat mengatasi permasalahan hukum dan mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. pungkas Mujiyana. (Dyan/Isan )

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*