Marsiman Saragih,SH : Tambah Rutan,Cabut Moratorium

 

 

 

 

Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah dalam waktu singkat kalau hanya sepihak. Semua harus duduk bersama termasuk pemda setempat. Pemerintah sebagai regulator harus mendukung dengan jalan menambah rutan baru.

Muncul kisruh di beberapa Lapas dan Rutan beberapa bulan lalu memunculkan spekulasi jika managemen rutan selama ini bobrok. Bahkan mereka menegaskan jika Rutan (rumah tahanan) dan Lapas (lembaga pemasyarakatan) akan terus kelebihan kapasitas alias overcapacity sepanjang pemerintahan tidak segera mencari jalan solusi. Penuhnya rumah tahanan ini karena pelaku tindak pidana kejahatan cenderung meningkat dewasa ini.

Diketahui, sepanjang tahun ini, setidaknya kerusuhan di Lapas sudah terjadi beberapa kali sejak Januari 2017, dan memuncak pada kasus kerusuhan dan kaburnya sejumlah tahanan dari Lapas Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau, Mei 2017 lalu. Sehari sebelumnya, LP Bentiring di Bengkulu juga dilanda kerusuhan, ketika ratusan narapidana terlibat bentrok fisik di blok tahanan narkoba. Menyusul bulan Maret, LP Jambi juga dilanda kerusuhan.

Belum lagi, peristiwa kaburnya ratusan tahanan dari Rutan Kelas II B Pekanbaru pada bulan Mei, dinilai menambah deretan panjang persoalan yang membelit tata kelola Rutan di tanah Arata-rata. Persoalan akut yang menjadi sumber masalah adalah perbandingan antara penghuni Rutan maupun Lapas jauh dari kata seimbang. Bahkan, hampir semuanya telah melebihi kapasitas. Keluar dari persoalan tersebut, banyak analisa berkembang. Mulai dari pentingnya penambahan kapasitas, penambahan personel hingga merumuskan sistem pembinaan yang mampu mengakomodasi dan menyeimbangkan kebutuhan di Rutan maupun Lapas perlu ditingkatkan.

Hal inilah yang akhirnya menggelitik hati politikus PDIP Marsiaman Saragih SH, turun ke lapangan dengan melihat langsung peristiwa kerusuhan yang terjadi di Rutan Sialang Bungkuk. Secara gamblang anggota DPR-RI dari Dapil II Riau ini membeberkan apa saja persoalan yang telah membelit di rutan maupun lapas seluruh Indonesia.

Menurut Marsiaman, rumah tahanan Sialang Bungkuk kapasitas normal 561 orang dan dijaga 30 sipir yang dibagi 5 shift. Satu shift terdiri dari 6 sipir. Jumlah itu tentu jauh dari ideal. “Jadi bisa dibayangkan dalam 6 sipir harus menjaga 1.870 tahanan. Sungguh tidak sebanding. Ditambah lagi pada saat kejadian salah seorang sipir ada yang tidak masuk sehingga yang berjaga hanya 5 orang,” sayang Marsiaman.

Lanjut Marsiaman, dari 1.870 tahanan yang melarikan diri sebanyak 448 orang. 324 di antaranya kembali tertangkap dan ada yang menyerahkan diri atau diantar keluarga. Sisanya 124 orang masih buron. “Ini juga harus terus dicari. Mereka ditengarai ada yang sudah lintas provinsi bahkan menyeberang ke Malaysia,” katanya.Dari peristiwa tersebut akhirnya sekitar 360 napi dipindah dan disebar ke 10 rutan dan lapas di seluruh Riau.

“Data terakhir yang saya terima hingga saat ini masih ada sebanyak 1.315 penghuni tahanan di sana. Ini masih terlalu over,” imbuhnya.

Menurut Marsiaman, setelah ia melakukan tanya jawab bersama para napi, pada umumnya ada beberapa alasan mengapa mereka melarikan diri dengan kekerasan, yang pertama karena adanya ketidakadilan oleh petugas sipir itu sendiri. Hal lumrah terjadi adalah mereka (para sipir) sering membeda-bedakan antar tahanan. Kedua, fasilitas kurang memadai terutama fasilitas air bersih yang hanya tersedia 3 sumur bor untuk 1.870 napi. Ditambah lagi masalah ransum dan pungli. Dari semua kasus itulah yang menyebabkan para napi itu nekad melarikan diri.

“Disinilah letak masalah. Jadi ada tarif-tarif tertentu yang harus mereka bayar ketika ia ingin mendapat fasilitas tambahan. Yang namanya punya kebutuhan pokok kalau sudah mendesak bayar itu tidak masalah. Akan tetapi jika sedikit-sedikit bayar ini yang tidak benar. Kondisi ini diperparah adanya ketidakadilan dan over kapasitas. Sel yang seharusnya diisi 20 dipaksa 100 orang. Untuk tidur pun bisa-bisa mereka sambil berdiri,” kelakarnya.

Bagi Marsiaman, walaupun dibuatkan rutan baru kalau managemennya tidak dibenahi juga sama saja. Belum lagi masalah anggaran bersumber dari mana. Hemat Marsiaman, jalan satu-satunya harus duduk bersama termasuk penegak hukum. “Jadi kasusnya hanya pengguna tidak perlu ditahanlah. Mungkin bisa direhabilitasi sudah cukup. Seandainya negera tidak mempunyai biaya hal ini bisa dibebankan kepada keluarga terpidana. Lantas jangan ketemu narkoba langsung masuk 5 tahun. Itu yang membuat penjara penuh. Karena 70 persen isi rutan dan lapas Riau kebanyakan kasus narkoba,” keluh Marsiaman.

Sebagai wakil rakyat Marsiaman berkewajiban memberikan masukkan kepada pemerintah khususnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar ketersediaan rutan dipercepat. Agar kejadian ini tidak terulang dan menyebar ke rutan-rutan lain di Indonesia.

“Mari kita duduk bersama menyelesaikan masalah ini. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan asal kita mau dan sunguh-sungguh mencari jalan keluar. Termasuk Pemda dan pemerintah pusat,” pungkasnya. @

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*